Taxforte

Consult

tax & business advisory

about us

History

Taxforte comprises a team of indonesian tax professionals with a comprehensive working knowledge of indonesian taxes and having considerable experience and expertise of dealing with not only the higher level tax strategies, corporate structuring and tax planning, but also the day to day practicalities of tax compliance, tax audits and transactions recording. We assist clients to arrive at creative but practical solutions to achieve tax compliance while minimizing the impact of taxation on the business.

Our Vision

Vision is to be recognized as the foremost provider of taxation and business services in Indonesia.

Our Mission

Mission is to help our clients to realize the full potential of their commercial and personal goals by delivering high quality, professional services, with integrity, independence and timeliness as the cornerstones of our practice. We will assist clients to fulfill their statutory obligations and at the same time provide solutions to complex taxation and corporate business issues.

Our Firm

Taxforte is a partnership providing taxation and business services. It came together when a number of people, decided to establish a local firm with 'local' people who can think globally.
The Firm comprises persons with long experience of working in Indonesia, many with training and experience from working and schooling around the world. The partners, advisors and staff of Taxforte have the experience, training, attention to detail, service and solutions orientation of the bigger accounting firms but with commitment to living and working in Indonesia and being part of the corporate fabric. Thus we provide a more personal approach to assisting with compliance, representing clients, resolving issues, assisting clients to address the complexities of doing business in Indonesia and providing practical solutions to issues and problems. We are also committed to providing a satisfying, fair and mutually rewarding environment for the professional and personal development of all of our staff.

Our Services

1

Tax Advisory Services

We also provide establishing and existing businesses with assistance to meet the icreasingly complex statutory and corporate secretarial requirements of good corporate governance to help entities and their management to comply with ever changing Indonesian laws and regulations.

  • Company Establishment
  • Advice and Assistance regarding Company Law
  • Foreign and Local Invesment Regulations
  • Corporate Secretarial Assistance/Reviews
  • Personnel Licensing (work permits/visa’s)
  • Corporate/Entity Registrations and Licenses
  • Invesment/Transaction Documentation Assistance and/or Review

2

Tax Compliance

  • Company/Entity Income Taxes (monthly/annual)
  • Witholding Taxes
  • Employee Income Tax (monthly/annual)
  • Value added Taxes
  • Luxury Goods  Sales Tax
  • Customs/Imports/Exports
  • Land Taxes 
  • Reviews, Assistance, Preparation and/or training

3

Others

In addition, we also have relevant expertise and experience to provide:

  • Financial Projections
  • Liquidations
  • Accounting Services
  • Internal Audit Assistance
  • Share Valuation
  • Cash Flow Monitoring
  • Internal Control Review

 

Library

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020

Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.

File : Keppres Nomor 12 Tahun 2020

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-237/PJ/2020

Penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Bagi Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Desa secara Jabatan.

File : KEP-237/PJ/2020

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020

Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik.

File : 48/PMK.03/2020 

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-09/PJ/2020

Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian Surat Setoran Pajak.

File : PER-09/PJ/2020

Surat Edaran Nomor SE-06/PP/2020

Perubahan Ketiga atas Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak Nomor SE-03/PP/2020 tentang Pedoman Penyesuaian Pelaksanaan Persidangan dan Layanan Administrasi Selama Masa Pencegahan Penyebaran Virus Corona 2019 (COVID-19) Di Lingkungan Pengadilan Pajak.

File : SE-06/PP/2020

Surat Edaran Nomor SE-29/PJ/2020

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Pajak Pasta untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus 2019.

File : SE-29/PJ/2020 

Siaran Pers Nomor SP-20/2020

Persyaratan Perluasan Sektor Insentif Pajak Hadapi Corona Telah Tersedia Secara Online.

File : SP-20/2020

UU No 2 Tahun 2020 Penetapan Perppu No 1 Tahun 2020 Menjadi UU

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang Undang.

File : UU No 2 Tahun 2020

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.04/2020

Insentif Tambahan untuk Perusahaan Penerima Fasilitas Kaawasan Berikat dan / atau Kemudahan Impor Tujuan Ekspor untuk Penanganan untuk Penanganan Dampak Bencana Penyakit Virus Corona ( Corona Virus Disease 2019/COVID-19)

File : 31/PMK.04/2020

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020

Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.

File : 44/PMK.03/2020

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ/2020

Perhitungan Angsuran Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak Berjalan Sehubungan dengan Penyesuaian Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.

File : PER-08/PJ/2020

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2020

Tempat Pendaftaran Wajib Pajak dan Pelaku Usaha Melalui Sistem Elektronik dan Tempat Pelaporan Usaha Pengusaha Kena Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya.

File : PER-07/PJ/2020 

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2020

Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Sehubungan Dengan Pandemi Coronavirus Disease 2019.

File : PER-06/PJ/2020

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-178/PJ/2020

Perpanjangan Jangka Waktu Penyelesaian Pelayanan Administrasi Perpajakan Dalam Keadaan Kahar Akibat Pandemi Coronavirus Disease 2019.

File : KEP-178/PJ/2020

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2020

Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perpajakan dalam Keadaan Kahar Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019.

File : 29/PMK.03/2020

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.03/2020

Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019.

File : 28/PMK.03/2020 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020

Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona.

File : 23/PMK.03/2020

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-158/PJ/2020

Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan atau Pasal 26 serta Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) yang Jatuh Tempo pada Tanggal 20 Februari 2020.

File : KEP-158/PJ/2020

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-157/PJ/2020

Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai 1111 yang Jatuh Tempo Pada Tanggal 31 Januari 2020.

File : KEP-157/PJ/2020

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-156/PJ/2020

Kebijakan Perpajakan Sehubungan Dengan Penyebaran Wabah Virus Corona 2019.

File : KEP-156/PJ/2020

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2020

Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement).

File : 22/PMK.03/2020

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.10/2020

Pemberian Fasilitas Pengurangan Penghasilan Neto atas Penanaman Modal Baru atau Perluasan pada Bidang Usaha Tertentu yang Merupakan Industri Padat Karya.

File : 16/PMK.10/2020

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2020

Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia yang Diterima atau Diperoleh Dana Pensiun yang Pendiriannya Telah Disahkan Oleh Menteri Keuangan atau Telah Mendapatkan Izin dari Otoritas Jasa Keuangan.

File : PER-03/PJ/2020

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.10/2020

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan atau di Daerah-Daerah Tertentu.

File : 11/PMK.010/2020

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2020

Tata Cara Pelaksanaan Tax Examination Abroad dalam rangka Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian Internasional.

File : PER-02/PJ/2020

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019

Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah.

File : 231/PMK.03/2019

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-21/PJ/2019

Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-18/PJ/2017 tentang Cara Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan atau Bangunan Beserta Perubahannya.

File : PER-21/PJ/2019

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2019

Surat Pemberitahuan Objek Pajak Bumi dan Bangunan.

File : PER-19/PJ/2019

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-692/PJ/2019

Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan yang Jatuh Tempo pada Tanggal 20 November 2019.

File : KEP-692/PJ/2019

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019

Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu.

File : PP Nomor 78 Tahun 2019

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2019

Tata Cara Pendaftaran dan Kewajiban Pengusaha Kena Pajak Toko Retail yang Berpartisipasi dalam Skema Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai kepada Turis Asing.

File : PER-17/PJ/2019

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-607/PJ/2019

Kebijakan Perpajakan Sehubungan dengan Gangguan pada Sistem Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga pada Tanggal 10 September 2019.

File : KEP-607/PJ/2019

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.10/2019

Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, danjatau Pembelajaran dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu.

File : 128/PMK.10/2019

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-596/PJ/2019

Kebijakan Perpajakan Sehubungan dengan Gangguan Keamanan di Wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat.

File : KEP-596/PJ/2019 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.03/2019

Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan,serta Perlakuan Perpajakan atas Pembebanan Biaya Operasi Fasilitas Bersama dan Pengeluaran Alokasi Biaya Tidak Langsung Kantor Pusat.

File : 122/PMK.03/2019

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.03/2019

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

File : 117/PMK.03/2019

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2019

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi.

File : PP Nomor 55 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2019

Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai.

File : PP Nomor 50 Tahun 2019

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-14/PJ/2019

Pencabutan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2010 tentang Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.

File : PER-14/PJ/2019 

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ/2019

Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan Dengan Faktur Pajak.

File : PER-13/PJ/2019

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 Tentang Perhitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan.

File : PP Nomor 45 Tahun 2019

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2019

Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean atas Impor yang Merupakan Pemasukan Barang yang Digunakan untuk Kegiatan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak.

File : PER-12/PJ/2019 

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2019

Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan.

File : PER-11/PJ/2019

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.03/2019

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107.PMK.03/2017 tentang Penetapan Saat Dividen dan Dasar Penghitungannya Oleh Wajib Pajak Dalam Negeri Atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha di Luar Negeri Selain badan Usaha yang Menjual Sahamnya di Bursa Efek.

File : 93/PMK.03/2019 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.03/2019

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.93/2008 tentang Wajib Pajak Badan Tertentu Sebagai Pemungut Pajak Penghasilan dari Pembeli Atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah.

File : 92/PMK.03/2019

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-09/PJ/2019

Tata Cara Pembatalan dan Pencabutan Surat Keterangan Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018.

File : PER-09/PJ/2019

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.10/2019

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.10/2017 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

File : 86/PMK.010/2019 

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ/2019

Tata Cara Pemberian, Penyesuaian, dan Penghapusan Nomor Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.

File : PER-08/PJ/2019

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-486/PJ/2019

Kebijakan Perpajakan Terhadap Penyetoran atas Pemotongan atau Pemungutan Pajak Penghasilan yang Jatuh Tempo Pada Tanggal 10 Juni 2019.

File : KEP-486/PJ/2019

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2019

Mekanisme Pengawasan terhadap Pemotongan/Pemungutan dan Penyetoran Pajak atas Belanja yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

File : 85/PMK.03/2019

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.10/2019

Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Perumahan Lainnya, Yang Atas Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

File : 81/PMK.010/2019

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-440/PJ/2019

Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan Yang Jatuh Tempo Pada Tanggal 30 April 2019.

File : KEP-440/PJ/2019

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.03/2019

Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.

File : 49/PMK.03/2019

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-425/PJ/2019

Penetapan Pemotong Pasal 23 dan atau Pasal 26 Yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan atau Pasal 26 Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017.

File : KEP-425/PJ/2019

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2019

Tata Cara Penyampaian Pengaduan Pelayanan Perpajakan.

File : PER-07/PJ/2019

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.10/2019

Batasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak yang Atas Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

File : 32/PMK.010/2019

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-95/PJ/2019

Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2018.

File : KEP-95/PJ/2019

Contact US

Telp +62 21 2920 9409
Fax + 62 21 2920 9410
rudyw@taxforte.com
staff@taxforte.com
contact@taxforte.com
Permata Puri Media
Jl.Zamrud V Blok A-19/9
Jakarta 11610 - Indonesia