Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2020
Petunjuk Teknis Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Secara Jabatan Sehubungan Dengan Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin kepada Debitur Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
File : PER-19/PJ/2020
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020
Bea Meterai
File : UU Nomor 10 Tahun 2020
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020
Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan
File : 130/PMK.010/2020
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-18/PJ/2020
Tata Kelola Situs Web Direktorat Jenderal Pajak
File : PER-18.PJ.2020
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.03/2020
Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
File : 143/PMK.03/2020
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2020
Tata Cara Penyelesaian Permohonan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement)
File : PER-17/PJ/2020
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.10/2020
Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/ atau Penyerahan Kertas Koran dan/atau Kertas Majalah yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2020
File : 125/PMK.010/2020
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.03/2020
Bentuk dan Tata Cara Penyampaian Laporan serta Daftar Wajib Pajak dalam rangka Pemenuhan Persyaratan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka
File : 123/PMK.03/2020
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2020
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019
File : 110/PMK.03/2020
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-368/PJ/2020
Penetapan Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017
File : KEP-368/PJ/2020
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2020
Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto
File : PER-15/PJ/2020
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-14/PJ/2020
Tata Cara Penyampaian Surat Keberatan Secara Elektronik (e-filing)
File : PER-14/PJ/2020
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.10/2020
Kriteria dan/atau Rincian Barang Kebutuhan Pokok yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai
File : 99/PMK.010/2020
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.10/2020
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu
File : 96/PMK.010/2020
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.03/2020
Kriteria dan/ atau Rincian Jasa Keagamaan yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai
File : 92/PMK.03/2020
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020
Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019
File : 86/PMK.03/2020